topmetro.news, Langkat – Banjir yang menggenangi 13 kecamatan di Kabupaten Langkat yang baru saja terjadi, menimbulkan pertanyaan besar terkait penyebab meluasnya cakupan bencana banjir.
Soalnya, bencana banjir yang puncaknya terjadi pada 27 November 2025 belum lama ini, merupakan banjir terparah sejak terakhir kali terjadi pada 2006 silam, yang hanya melanda 5 kecamatan saja.
Setelah ditelusuri mendalam, salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, disebut-sebut karena minimnya resapan air akibat sejumlah kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Langkat, sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Di antara sekian banyak kawasan hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, yakni berada di kawasan hutan penyangga di hulu Sungai Batang Serangan dan hulu Sungai Besitang.
“Silahkan cek langsung di kawasan hutan Batang Serangan hingga Besitang. Ratusan hektar kawasan hutan sudah berubah jadi perkebunan kelapa sawit,” ungkap Joko, salah seorang penggiat lingkungan di Kabupaten Langkat, Kamis (18/12/2025).
Perubahan alih fungsi kawasan hutan ini, menyebabkan wilayah hilir sungai, seperti Kecamatan Padang Tualang, Tanjung Pura dan Besitang, mengalami dampak banjir terparah.
Gundulnya Hutan Penyangga Namu Sialang
Bukan itu saja, katanya, kawasan hutan penyangga di Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan, saat ini kondisinya juga gundul. Seperti halnya di kawasan hulu Sungai Batang Serangan. Ratusan hektar wilayah hutan penyangga, saat ini sudah beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Padahal, kawasan hutan di hulu Sungai Batang Serangan itu, merupakan hutan penyangga yang menjadi benteng penghalang terjadinya banjir dan longsor. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab luasnya cakupan banjir yang melanda Kabupaten Langkat,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi di hulu Sungai Besitang. Dari ratusan hektar kawasan hutan tersebut, juga sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Baik secara konsesi, perorangan maupun kelompok masyarakat.
Menurutnya, kondisi ini tentu bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen dalam menjaga kelestarian hutan. Yakni, dengan meminta Menhut Raja Juli Antoni agar tidak ragu mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang merusak lingkungan.
Prabowo menekankan, penindakan harus berlaku tanpa pandang bulu. Menurut kepala negara, perusahaan yang aktivitasnya berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, harus ditindak tegas sesuai hukum berlaku.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk mendukung penuh langkah penertiban kawasan hutan.
“Kalau Anda (menteri kehutanan) butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke kementerian dan lembaga lain. Mungkin minta bantuan Polri, TNI. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut,” tegas Prabowo.
reporter | Rudy Hartono
